Suara FSPMI

Saksikan malam ini,
Bongkar Isi RUU Ketenagakerjaan 🔥✊🏻

Inilah yang dipersoalkan Presiden KSPI Said Iqbal. Sejumlah buruh mengeluhkan posisi mereka dalam desil 6–10 meskipun upahnya hanya berada di sekitar batas minimum. Di atas kertas mereka dianggap lebih sejahtera, tetapi kenyataan hidupnya masih sangat rentan.

Dalam DTSEN, keluarga diperingkat berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi sepuluh kelompok. BPS menegaskan bahwa desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lain, bukan angka mutlak pendapatan atau kekayaan.

MASALAHNYA: APAKAH PERINGKAT ITU SESUAI REALITAS?

Banyak buruh bergaji UMP atau UMK mengeluh masuk desil 6–10 dan dianggap sudah sejahtera. Padahal penghasilannya habis untuk kontrakan, makanan, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan kebutuhan keluarga.

BPS menjelaskan bahwa desil dihitung dari berbagai karakteristik sosial ekonomi, bukan satu aset saja. Namun, jika hasilnya tidak sesuai kenyataan hidup pekerja, metode, bobot variabel, kualitas data, dan mekanisme koreksinya harus dievaluasi.

Pendapatan, jumlah tanggungan, biaya hidup daerah, cicilan, dan kepastian kerja harus diperhitungkan lebih kuat.

Jangan sampai buruh kehilangan perlindungan sosial hanya karena data menyebutnya sejahtera.

Gajimu berapa dan masuk desil berapa?

Media Perdjoeangan FSPMI menggelar rapat rutin di Ruang DPP FSPMI Lantai 3, Jakarta, pada Senin (31/8/2026). Rapat ini menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat sistem peliputan, produksi konten, dan publikasi media sebagai corong informasi perjuangan kaum buruh di lingkungan FSPMI, KSPI, dan Partai Buruh.

Dipimpin langsung oleh Pemimpin Redaksi Kahar S. Cahyono, dan Koordinator Liputan Nasional Agung Purwanto rapat membahas pembagian tugas tim peliputan, tim produksi, hingga tim administrasi media agar setiap agenda organisasi terdokumentasi secara cepat, akurat, dan menarik di berbagai platform digital.

Dalam arahannya, Kahar S. Cahyono menegaskan bahwa media bukan sekadar dokumentasi kegiatan, melainkan alat perjuangan yang bertugas menginformasikan isu-isu ketenagakerjaan, mengawal kebijakan publik, serta menyuarakan aspirasi buruh kepada masyarakat luas. Karena itu, setiap momentum kegiatan FSPMI, KSPI, maupun Partai Buruh harus dihadirkan dalam bentuk konten yang berkualitas, tajam, dan kredibel.

Said Iqbal Minta DPR Tak Ulangi Pola Omnibus Law dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Said Iqbal Minta DPR Tak Ulangi Pola Omnibus Law dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan KSPI mengingatkan DPR dan pemerintah tak mengulangi pembahasan kilat Omnibus Law. RUU Ketenagakerjaan harus dibahas terbuka dan partisipatif.

Pembentukan DPD Jamkeswatch FSPMI tidak hanya dilakukan di Jepara, tapi juga dilakukan untuk kepengurusan di Semarang Raya yang digelar di Hotel Candi Indah, Semarang, Minggu (30/8/2026).

Dala kesempatan ini sekretaris DPN Jamkeswatch FSPMI, Heri Irawan, menegaskan bahwa pembentukan Jamkeswatch FSPMI Semarang Raya bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat perjuangan dalam mengawal hak masyarakat atas jaminan kesehatan. Hal tersebut disampaikan Heri Irawan dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.

Heri mengatakan, kehadiran Jamkeswatch harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan informasi, edukasi, pendampingan, dan pengawalan ketika masyarakat menghadapi persoalan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jamkeswatch Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jepara Raya Provinsi Jawa Tengah resmi dikukuhkan untuk masa kepengurusan periode 2026–2031.

Pengukuhan kepengurusan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pendidikan dasar Jamkeswatch FSPMI Jepara Raya yang digelar pada Sabtu (29/8/2026), bertempat di Kantor Konsulat Cabang FSPMI Jepara Raya.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat keberadaan Jamkeswatch di wilayah Jepara Raya, khususnya dalam melakukan pengawasan, pendampingan, serta advokasi terhadap persoalan jaminan kesehatan yang dihadapi pekerja dan masyarakat.